Tag Archives: konservasi

Mengapa KSU Baliem Arabica Hadir di World Parks Congress 2014 di Sydney, Australia?

Selamat Datang WPC

Selamat Datang World Parks Congress Sydney 2014

Tentu saja pertanyaan ini sudah mengemuka sejak membaca artikel dan persiapan utusan KSU Baliem Arabica menuju kongres sedunia yang diselenggarakan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi lingkungan hidup dan konservasi, yang diselenggarakan sekali setiap satu dekade (10 tahun). Kebanyakan even internasional di dunia terjadi secara tahunan, dan sering juga per empat tahun atau lima tahun, tetapi peristiwa per satu dekade ini penting untuk dihadiri oleh semua manusia yang hidup di planet Bumi. Alasan pertama karena peristiwa ini berbicara tentang alam, Bumi dan perlindungannya, karena semua manusia, semua makhluk, hidup di planet bernama Bumi. Upaya konservasi ialah upaya untuk mempertahankan planet Bumi sebagai tempat yang tetap layak huni, agar supaya kehidupan tidak menjadi punah karena ulah perbuatan manusia sendiri. Maka diupayakan tempat-tempat di darat maupun di laut yang dianggap bernilai ekologis dan ekosistem diperjuangkan untuk menjadi daerah atau wilayah konservasi. Di Tanah Papua kita tahu Taman Nasional Wasur dan Taman Nasional Lorentz serta taman nasional di Teluk Cenderawasih dan Raja Ampat sebagai cagar alam dan taman nasional, yang dilindungi oleh negara, didaftarkan dan diakui oleh badan internasoinal seperti UNESCO dan IUCN.

Alasan lainnya karena peristiwa ini terjadi sekali dalam 10 tahun sehingga banyak masalah yang menumpuk selama 10 tahun menjadi fokus dari semua manusia di dunia untuk dibawa ke forum internasional seperti ini.

Alasan ketiga karena misi dan visi dari Koperasi Baliem Arabica mewujudkan iklim usaha yang bersahabat dengan lingkungan sekitar di mana usaha koperasi dilakukan, yaitu bersahabat dengan alam sekitar dan budaya masyarakat sekitar. KSU Baliem Arabica lewat Unit Tanggungjawab Lingkungan (yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam) selama tiga tahun belakangan ini telah aktiv dalam melakukan pendidikan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang lingkungan alam di mana kita hidup. Juga sudah aktiv dalam pembersihan eceng gondok di danau Sentani, Kabupaten Jayapura karena teridentifikasi eceng gondok ialah tanaman exotic (pendatang) yang bersifat invasive (menguasai dan membunuh spesies asli). Sampai detik inipun, kegiatan penanganan eceng gondok sedang berlangsung. Dalam waktu singkat, awal tahun 2015, KSU Baliem Arabica Unit Tanggungjawab Lingkungan berencana meluncurkan program “Papua Hijau” yang bertujuan mendistribusikan informasi dan melakukan langkah-langkah konservasi lingkungan di Tanah Papua.

Mengapa Koperasi Baliem Arabica?

Koperasi Baliem Arabica ialah perintis dan sampai hari ini satu-satunya badan usaha milik Orang Asli Papua yang memproduksi dan mengekspor produk dari Tanah Papua ke luar negeri, dan oleh karena itu dalam pentas perdagangan global, KSU Baliem Arabica harus hadir sebagai perusahaan yang tahu diri, tahu diri dari sisi di mana ia beroperasi dan menanam kopi, di mana para petani kopi hidup, dan di mana para konsumen kopi Papua hidup. Tanah Papua sebagai tempat pijakan pertama KSU Baliem Arabica secara otomatis menjadi tanggungjawab moral untuk mengupayakan kelestarian Bumi Cenderawasih. Merintis sesuatu ialah mulia, walaupun apa yang dilakukan barangkali tidak begitu berarti dan tidak dapat dianggap berguna kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan NGO konservasi alam seperti Walhi, WWF dan Conservation International.

KSU Baliem Arabica sebagai perintis ekspor kopi dari Tanah Papua merasa secara otomatis bertanggungjawab atas pelestarian Bumi Cenderawasih dan mengundang semua badan usaha yang beroperasi di Tanah Papua untuk bersama-sama berbaris menyatukan kekuatan, melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian dan konservasi lingkungan alam di Tanah Papua.

KSU Baliem Arabica sungguh berharap agar kunjungannya ke WorldParksCongress.org tahun 2014 di Olympic Park, Sydney, New South Wales, Australia ini memberikan masukan dan pelajaran yang berarti buat nantinya kembali dan diterapkan dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi yang dikelola Koperasi.

Jhon Yonathan Kwano sebagai utusan yang mengusulkan Koperasi untuk membiayai kunjungan ke kegiatan ini berdoa kiranya Tuhan pencipta Tanah Papua dan pencipta umat manusia sekalian, khususnya  yang ada dan berbisnis di Tanah Papua, apapun jenis usahanya, apapun agama, ras dan sukunya, menjadi sadar dan berdoa agar Bumi ini tetap menjadi tepat yang layak huni bagi kita saat ini, bagi anak-anak dan cucu kita di hari esok dan buat puluhan dan ratusan generasi kita mendatang.

 

Bush Heritage Australia dan Menejemen Proyek Berbasis Komunitas

Setelah pertemuan dan pelajaran dari Presiden Palau terkait inisiatif dan langkah strategis pemerintah dalam melindungi alam sekitar dan belajar dari pengalaman LMMA di kawasan Melanesia (Fiji sampai kepulauan Kay) pada hari kemarin (14 November), maka pada hari ini, 15 November 2014 utusan KSU Baliem Arabica melakukan pertemuan 2 jam dengan para pengelola dan anggota dari Bush Heritage Australia.

Bush Herige Australia ialah sebuah proyek yang dijalankan oleh masyarakat adat di bagian Utara Benua Afrika, yang secara administrasi pemerintahan federal Australia berada di wilayah sekitar Darwin, nama wilayah yang diambil dari sang teoretisi Charles Darwin yang memunculkan gagasan evolusi dan seleksi alam, di mana manusia di dunia yang lemah dan ras yang tidak dapat bertahan akan punah sesuai dengan rumus hukum alam dan pendudukan dan penjajahan ialah akibat alamiah dari proses seleksi alam. Masyarakat Adat di wilayah Darwin saat ini menyatakan “Tidak benar!” kepada sang tokoh evolusioner ini. Mereka telah memenangkan sebuah pertarungan hukum di pengadilan dan memenangkan banyak tanah adat menjadi tanah milik Masyarakat Adat setempat, yang dulunya tidak pernah diakui.

Bush Heritage tidak hanya berusaha menkleim tanah, tetapi mereka juga telah mengambil inisiativ sendiri dan mengeluarkan sebuah peta pengelolaan Tanah Adat mereka yang begitu komprehensiv. Proses pembuatan peta wilayah dimulai beberapa tahun lalu. Disusul 3 tahun proses penyusunan program di antara suku-suku yang ada sehingga rencana tersebut disatukan ke dalam sebuah dokumen yang akhirnya dipresentasikan kepada pemerintah federal.

Rencana yang telah saja, Jhon Kwano baca menunjukkan sebuah program yang begitu luas dan dalam, dan disampaikan dalam bentuk cerita. Cerita dari masyarakat adat dan tua-tua adat ditulis dan dicetak seperti diceritakan langsung dan tercetak. Rencana dimaksud terdiri dari

  1. Peta wilayah adat
  2. peta tanah adat bagi masing-masing klen dan suku
  3. program kerja strategis di wilayah tanah adat mereka
  4. program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk tanah adat.

Di dalamnya terdapat peta wilayah yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah tinggal, tanah untuk pertenian, tanah untuk berburu, tanah untuk membiarkan turis datang, dan tangah di mana selain masyarakat adat setempat tidak diizinkan untuk mendapatkan akses dengan alasan apapun juga. Ini mereka sebut “No-Go Zone”.

Pemerintah setempat, setara dengan provinsi di Indonesia, juga datang dan bersama dengan mereka memberikan kesaksian bahwa apa yang dilakukan masyarakat adat dengan program Bush Heritage ialah sesuatu yang positiv dan patut dicontoh oleh semua Masyarakat Adat di seluruh dunia. Kata mereka,

“Kami pemerintah hanya manusia. Kami tidak bisa berbuat yang terbaik untuk semua orang. Jadi masing-masing kelompok seharusnya datang dengan program mereka, keterangan tentang mereka, apa yang mereka mau dan apa yang mereka tidak mau, disertai alasan-alasan yang disajikan secara jelas, maka pemerintah pasti akan mendukungnya. Sebelumnya masyarakat adat datang dan melakukan demonstrasid an protes dan itu sulit bagi pemerintah untuk bersedia berdialog. Seharusnya masyarakat adat datang dengan gambaran yang jelas apa yang mereka lawan, apa yang mereka tolak, apa yang mereka mau, dan digambarkan secara jelas dan disampaikan langsung. Ini sangat membantu.”

Dari diskusi ini, saya, Jhon Kwano berharap pemerintah provinsi Papua dan masyarakat adat di seluruh Tanah Papua mengambil langkah. Pertama masing-masing kelompok masyarakat adat duduk dan berbicara, berpikir dan berencana, menyangkut tanah leluhur mereka, menyangkut apa yang harus dilakukan di atas tanah mereka, dan menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Kalau tidak begitu, orang Papua akan berdiri sebagai penonton, dan selalu memprotes semua yang datang dari pemerintah, tanpa memberikan alasan yang jelas, tanpa memberikan solusi yang tepat, tanpa rencana jalan keluar yang tepat.

Pelajaran dari “Locally Managed Marine Area” di Fiji, Filipina, Madagascar, West Papua, Banda Island dan Kay Island

Stadium Kedua Sydney Olympic Park

Stadium Kedua Sydney Olympic Park

Demikian judul atau topik yang dicantumkan dalam jadwal presentasi di Hall 5 Sydney Olimpic Park, Australia pada tanggal 14 November 2014.

Menarik mendengar ada presentasi dari Tanah Papua (West Papua) tentang pemberlakuan “sasi” (larangan melaut dan memancing) sebagaimana umumnya berlaku di masyarakat adat di seluruh dunia., yang kini berlaku saat ini dalam konteks masyarakat modern setelah dihidupkan kembali atas bantuan LMMA dan diberlakukan di Padaido Biak dan di Tablanusu dan sekitargianya (daerah Tanah Merah Jayapura) serta Raja Ampat, Papua Barat selain Kai dan Banda.

Pertama materi dibawakan oleh Ketua LMMA yang bermarkas di Fiji, disusul presentasi dari Filipina dan West Papua. Cliff Marlessy sebagai seorang “pakar” di dunia NGO di Tanah Papua, yang namanya saya Jhon Kwano, sudah dengar sejak masih kuliah di Universitas Cenderawasih tahun 1980-an – 1990-an menunjukkan betapa Pak Marlessy menguasai pembahasan dan menyajikan materi dengan fasih dan lancar dalam bahasa Inggris. Menjadi kebanggaan betapa anak-anak Melanesia dari Fiji sampai Moluccas bekerja sama dalam menanggapi pemanasan global. Yang mengganggu pikiran ialah “belum ada jaringan atau inisiatif serupa untuk digalakkan di darat”, yaitu belum ada “Locally Managed Forest Area – LMFA”, parallel dengan Locally Managed Marine Area.

Sajian dari Filipina menarik karena selain mereka menggalakkan menejemen sumberdaya di laut, mereka juga ke darat. Menurut penyaji materi, “kita tidak makan ikan sendirian, kita perlu sayuran dan makanan lain dan ikan menjadi lauk yang enak disantap kalau dimakan bersama produk lain dari darat”. Ia memberikan contoh penanaman sayur-mayur dan makanan pokok yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setempat dan untuk dijual di pasar lokal.

Konsep “Locally Managed” di sini menekankan

  • ketahanan pangan dan konsumsi lokal,
  • penerapan praktek-praktek tradisional, dan
  • pemasaran lokal

Yang diproduksi di wilayah “lolcally managed marine area” ialah produk yang dikonsumsi sendiri dan dipasarkan di tempat atau kampung di mana mereka berada. Tidak ada orientasi mengekspor produk dimaksud karena fokus kegiatan ialah ketahanan pangan di tempat yang bersangkutan berdasarkan apa-apa yang dimiliki di wilayah setempat secara penuh. Menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu seperti saat ini memang harus ada upaya-upaya digalakkan dengan orientasi ketahanan pangan sehingga pada saat krisis itu tiba maka masyarakat setempat tidak perlu panik karena tidak ada ini dan itu dan akibatnya menderita dan mati. Dengan menggalakkan ketahanan pangan seperti ini maka semua pihak di seluruh dunia akan bertahan hidup dengan apa saja yang dimiliki masing-masing masyarakat di tempat kelahiran atau keberadaan mereka masing-masing.

Menurut Cliff Marlessy,

Dalam kegiatan ini yang utama ialah keterlibatan masyarakat setempat, karena yang kita upayakan ialah dalam jangka panjang masyarakat setempat bisa mengelola apa yang mereka miliki turun-temurun secara bersama. Kedua dengan kebersamaan ini pihak luar (perusahaan ikan) yang bertujuan memancing ikan atau melakukan kegiatan untuk mensuplai ke pabrik ikan dapat dihindari/ dipagari karena pemberlakukan keputusan bersama atas nama masyarakat adat setempat. Dalam wilayah “sasi” tidak diperkenankan siapapun melakukan kegiatan di laut sehingga memberikan kesempatan kepada ikan untuk berkembang-biak dan alam untuk memulihkan dirinya kembali. Yang penting masyarakat bersatu, baru mereka bersama menghadapi ancaman perusakan yang datang dari pihak luar,

demikian katanya saat ditanya Jhon Kwano seusai presentasi.

Dalam presentasi terlihat jelas ketersediaan ikan di laut meningkat karena ada pemberlakukan “sasi” atau larangan memancing ikan pada kisaran wilayah laut tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saya, Jhon Kwano, teringat akan “sasi” yang pernah berlaku dalam tanaman di darat seperti Sasi Buah Merah, Sasi buah pandan, Sasi Ubi Jalar, sasi Jagung, sasi Ketimun dan sasi-sasi menebang hutan atau membabat rumput yang saya tahu pernah berlaku, dan saya pernah saksikan pemberlakuannya, saya pernah lakukan pemberlakuan itu, yang saat ini sudah tidak kedengaran, apalagi kelihatan lagi. Pada saat pemberlakukan “Sasi Tawy” atau Buah Merah misalnya maka tidak seorangpun diizinkan memtik buah merah dengan alasan apapun tanpa seizin Kepala Tawy.

Pemberlakuan Sasi di Filipina lebih komprehensiv, di darat dan di laut sehingga terlihat jelas betapa “hukum adat” dan tradisi masyarakat adat setempat dapat membantu masyarakat hari ini sehingga hidup berkecukupan secara ekonomi maupun pangan tanpa harus mengeluh kalau tidak ada ketersediaan beras di toko atau supermi untuk dibeli dan dimakan setiap harinya.

Jhon Yonathan Kwano sebagai utusan dari KSU Baliem Arabica menyarankan untuk penerapan di Tanah Papua bahwa pelajaran yang ada di Raja Ampat, Tablanusu dan Padaido dibawa ke darat dan dikembangkan di darat dalam rangka meningkatkan peluang ketahanan pangan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia secara bertanggung-jawab oleh manusia yang hidup di wilayah tertentu di darat.

Utusan KSU Baliem Arabica dan Presiden Republik Palau: Thomas Esang Remengesau, Jr.

Jhon Yonathan Kwano

Jhon Yonathan Kwano, Utusan KSU Baliem Arabica

Sebuah peristiwa menarik terjadi hari ini, 13 November 2014, tepatnya di Olympic Park, Sydney, Australia, di mana utusan KSU Baliem Arabica, Kepala Unit Sales dan Marketing KSU Baliem Arabica Jhon Yonathan Kwano bertemu langsung dengan Presiden Republik Palau Thomas Esang Remengesau, Jr. Pertemuan ini terjadi karena apa yang telah dilakukan oleh sang Presiden merupakan satu-satunya langkah di muka Bumi, dari seluruh Presiden di dunia yang berani dan tepat dalam rangka membela hak asasi dari makhluk lain selain manusia. Bertentangan dengan apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang membentuk satu Kementerian Khusus di bidang kemaritiman dan kelautan dengan segala isinya, dalam rangka menguras kekayaan alam yang ada di dalam laut untuk kepentingan ekonomi dan makanan ikan bagi para orang kaya di luar negeri, Preisden Palau menyatakan: Menolak dengan Tegas kegiatan di peraidan Palau yang berorientasi ekspor yang semata-mata mengutamakan kekayaan ekonomi dan uang. Presiden Palau mengumumkan seluruh wilayah Zona Ekonomi Eksklusiv (Exclusive Economic Zone – EEZ) sebagai areal terlindungi. Dengan pelarangan tersebut maka seluruh kegiatan di laut di wilayah EEZ sebagai zona terlarang bagi kegiatan perikanan seperti pemancingan dan kegiatan lainnya yang berorientasi ekonomi.

Presiden Palau tidak menutup mata atas kebutuhan masyarakat setempat dan orang asing yang datang ke negaranya. Ia katakan, “Siapa saja kami persilahkan datang dan makan ikan dan hasil laut yang kami sajikan di sini, di Palau, tetapi kami tidak memproduksi ikan untuk diekspor ke luar negeri. Kami tidak kirim produk laut kami ke luar negeri. Yang mau silahkan datang kemari dan makan di sini!” Masih menurutnya lagi,

Dengan cara ini, ikan kami akan melimpah, karena kami melarang penggunaan metode canggih dan bom atau racun dalam memancing ikan. Kebutuhan ikan di Palau juga ditekan sementara harga ikan kami naikkan sehingga persediaan unutuk konsumen di dalam negeri tersedia menurut kebutuhan, dengan harga yang cukup memadai tinggi sehingga pendapatan para nelayan tetap terpenuhi, dan pada saat yang sama ikan tidak dihabiskan hanya gara-gara untuk mencari uang dengan mengorbankan kepentingan kelestarian laut kita.

Ia memulai pidato singkatnya dengan mengatakan,

“Saya ini seorang pelaut, saya seorang nelayan. Ayah saya seorang nelayan, kakek saya seornag nelayan, anak dan cucu saya juga nelayan. Orang Palau tidak dapat dipisahkan dari laut dan hasil laut. Orang Palau tidak boleh dikorbankan karena hasil laut yang dibutuhkan oleh orang asing di luar sana. Siapa saja yang mau ikan, mari datang dan makan di sini, di Palau”

Mendengar pidato ini, tentu saja utusan KSU Baliem Arabica terbayang tentang masalah yang akan segera menimpa di perairan Indonesia, dengan terbentuknya sebuah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para menteri yang adalah pedangan ikan yang berorientasi ekspor, konon para menteri yang bersangkutan dari pengusaha kecil adalah pengekspor ikan, yang adalah kekayaan alam Indonesia. Indonesia sedang mendayung perahu NKRI ke arah yang jelas-jelas bertentangan dengan kapal “Palau” atau dalam gersi Melayu kita sebut negara “Pulau” ini. Dari pidato kampanye sampai pidato pengambilan sumpah, Joko Widodo sudah berulang-kali mengatakan betapa laut Inodnesia sedang tertidur dan harus dibangunkan. Arti sebenarnya ialah “Laut Indonesia belum diexplorasi dan belum dikeruk untuk kepentingan asing, oleh karena itu saya ditugaskan untuk mengeruknya dalam rangka melayani kepentingan konsumen di luar negeri sana.”

Secara khusus sang Presiden Palau menyempatkan diri berbicara dengan utusan KSU Baliem Arabica selama sekitar lima menit dan menyatakan,

Saya undang Anda, pemerintah Anda datang ke Palau dan lihat apa yang sudah kami lakukan, dan jangan lupa bawa pelajarang dari tempat Anda untuk diajarkan kepada kami juga. Kami terbuka. Tempat anda tidak jauh dari tempat saya, lebih dekat ke Palau daripada ke Jakarta, bukan?”

Sebagai tanggapan Jhon Kwnao menyatakan akan berusaha menyampaikan pesan ini kepada Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia, untuk melihat ke Palau, sisi lain dari potensi laut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan makhluk-makhluk selain manusia, juga, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi manusia.

Dari Kantor Kepresidenan Republik Palau menyatakan akan sangat bersedia datang ke Tanah Papua, khususnya Raja Ampat dan pesisir Utara Papua untuk melihat kemungkinan pelajaran dari Palau diterapkan di Papua dan Papau Barat. Menanggapi itu, Jhon Kwano menyatakan akan melobi dua Gubernur di Tanah Papua untuk berkunjung ke Palau sebagai langkah awal dalam mengambil kebijakan strategis menyangkut perairan dan kelautan sekitar pulau New Guinea bagian barat. Semoga pertemuan ini tidak sia-sia, tetapi berlanjut menjadi sebuah langkah awal menuju Perairan dan Laut Papua yang lestari, bersih dan menawan sebagai bagian tak terpisahkan dari Bumi Surgawi.