kebijakan pemerintah

Petani Kopi : Kepala Dinas Perkebunan, Kau Kemanakan Proyek (Kopi) Itu?

Petani kopi Papua

Petani kopi Papua sedang aksi damai di halaman kantor Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Senin (04/04/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Koperasi Serba Usaha (KSU) Baliem Arabica sebagai exportir tunggal kopi dari Tanah Papua menunut kejelasan dari proyek pengembangan kopi di wilayah adat LaPago dan MeePago.

Kordinator aksi yang menamakan petani kopi Papua, Tinus Uaga mengatakan, dari tahapan rancangan hiingga proposal bisnis pengembangan kopi Papua diselesaikan tahun 2016, namun entah kenapa hingga tahun 2016 ini belum juga ada kejelasan.

“Kami yang kawal proyek bersama Bagian Percepatan Pembangunan, Asisten II Setda Provinsi Papua bidang Perekonomian dan utusan Presiden Jokowi dari tahapan rancangan sampai proposal bisnis pengembangan kopi Papua diselesaikan tahun 2015. Tapi, setelah proyek turun tahun 2016 ini, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua kau kemanakan proyek itu?” tanya Tinus Uaga ketika menggelar aksi damai di halaman kantor Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Kotaraja, Jayapura, Senin (04/04/2016).

Menurutnya, pihaknya bersama KSU Baliem Arabica menuntut Kepala Dinas Perkebunan Papua untuk memperjelas kriteria apa yang belum dipenuhi dalam proposal yang diajukan tersebut.

“Kami punya sertifikasi Rainforest Alliance, Control Union dan pengelola OVO Papua. Kami anggota Speciality Coffee Association of Indonesia (SCAI) dan Speciality Coffee Assocition of Ameria (SCAA), kami anggota asosiasi Exportir Kopi Indonesia (AEKI) dan pengelola Speciality Coffee Association of Papua (SCAP). Kami orang asli Papua, asli 100% entrepreneur Papua,” jelas Uaga.

KSU Baliem Arabica, lanjutnya, berhak penuh 100% untuk mengelola proyek pengembangan kopi di tanah Papua.

“Pasti jadinya Papua mati kalau para kepala dinas menjadi tikus-tikus berdasi,” katanya seraya menambahkan visi dan misi Gubernur Papua, yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“Sejak tahun 2008, KSU Baliem Arabica telah mengekspor kopi Papua ke berbagai pasar internasional. Setelah Gubernur Papua, Lukas Enembe dilantik tahun 2013, beliau pertama-tama datang ke kampung kopi Eragayam, untuk didoakan oleh pendiri don tokoh Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt. Ki’Marek Karoba. Dan ketika itu pendeta Karoba menyerahkan dokumen pengembangan kopi Papua kepada pak Gubenur,” ujarnya berkisah.

Lanjutnya, sekarang sudah tanggal 04 April 2016, dua tahun sudah terlewatkan. Para petani kopi yang sudah bergembira dan berdoa serta puasa untuk keselamatan dan berkelanjutan kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dengan istilah ‘makan angin’. Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan ini permainan siapa?

“KSU Baliem Arabica sudah berjuang dari titik nol untuk berjuang proyek ini. Apalagi di era Otsus dan sejalan dengan paket-paket ekonomi presiden Jokowi untuk mendorong UKM dan koperasi untuk menggairahkan perekonomian Indonesia. Kami juga telah memegang memo dari Gubernur Papua sejak tahun 2013 yang berbunyi ‘usaha seperti ini perlu didukung oleh Pemda. Dibina secara masif dan berkelanjutan’ tapi wujudnya tidak pernah ada,” terangnya.

Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Ir. Umar Lating yang menerima massa aksi mengatakan, pihaknya sebagai bawahan akan segera menyampaikan hak tersebut kepada Kepala Dinas setempat, karena Kepala Dinas tersebut belum ada di tempat.

“Pak kepala dinas belum ada di tempat. Beliau ikut rombongan Gubernur ke Mamberamo Tengah. Sehingga tuntun tersebut akan segera disampaikan kepada atas,” katanya. (Abeth You)

KSU Baliem Arabica Demo di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Papua

Demonstrasi Minta Perjelas Proyek Pengembangan Kopi di Tanah Papua

Demonstrasi Minta Perjelas Proyek Pengembangan Kopi di Tanah Papua

Para Anggota KSU Baliem Arabica yang berada di Kabupaten dan Kota Jayapura melakukan demonstrasi damai di Kantor Perkebunan Dinas Provinsi Papua menuntut kejelasan proyek Pengembangan Kopi dan Mini Industri Kopi Papua yang telah diperjuangkan KSU Baliem arabica bersama berbagai stake-holders dari pihak pemerintah maupun swasta selama tahun 2015 lalu.

Berbagai dinas dan instasi pemerintah yang terlibat di tahun lalu selama penulisan Business Plan untuk Pengembangan Kopi di Wilayah Adat Mee-Pago dan Laa-Pago mengarahkan dan menodorong KSU Baliem Arabica untuk segera memanfaatkan dana yang telah disediakan Pemerintah untuk pengembangan bisnis kopi di Tanah Papua. Senada dengan mereka, Ketua II DPR Papua yang mengetuk palu untuk menggolkan Alokasi Dana untuk pengembangan Kopi dan pendirian Mini Industri Kopi Papua dari Fraksi Golkar, Fernando Tinal mengatakan

Ya, kami harap Pemprov Papua melalui SKPD terkait, untuk memberikan dukungan dan bantuan untuk pengembangan usaha KSU Baliem Arabica ini.
“KSU Baliem Arabica ini, lahir dari sebuah renungan yang lama untukmengembangkan ekonomi kerakyatan di pedalaman Tanah Papua, didirikan secara resmi taun 2006.

Dalam banyak kali pertemuan di tahun 2015, secara khusus Asisten II Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty sudah berkali-kali berjanji akan menggolkan proyek pengembangan Kopi Papua dan akan diserahkan secara penuh kepada KSU Bailem Arabica.

Ketika janji-jani dan hasil usaha yang telah disahkan oleh DPR Papua ini dimintakan untuk diperjalas status proyeknya dan informasi tentang pengembangannya kepada Kepala Dinas Provinsi Papua, John Nahumury, ternyata proyek dimaksud telah dibagi-bagi menjadi proyek-proyek, antara lain:

Sesuai dengan izin yang diberikan oleh Polresta Jayapura, pada tanggal 4 April 2016 telah berlangsung demonstrasi di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Papua di Kotaraja Jayapura. Izin diberikan untuk aksi jam 08:00 pagi sampai 17:00 sore.

KSU Baliem Arabica lewat penanggungjawab aksi, yaitu Kepala Gudang Produksi Baliem Blue Coffee di Kompleks PON XX 2020 Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Apison Karubaba mengatakan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan aparat Kepolosian Kota Jayapura atas izin yang telah diberikan. Menurut Karubaba, janji untuk melakukan aksi tertib dan damai telah digenapi oleh pihak pendemo, oleh karena itu aksi berikutnya mohon supaya diberi kelonggaran terus-menerus.

Menurut Ketua Koperasi Baliem Arabica, Ev. Selion Karoba, S.Th.,

KSU Baliem Arabica bergerak sebelum terjadi penyelewengan, karena kita tidak mau terjadi banyak dusta dan penyelewengan di Tanah Papua. Gubernur Provinsi Papua sudah melarang miras diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan di Provinsi Papua< Kedatangan orang dari luar juga sudah dibatasi. Lalu para pejabat dan para Kepala Dinas yang non-Papua dan terindikasi korup akan terus dipantai oleh para entrepreneur Papua, terutama oleh KSU Bailem Arabica sehingga para koruptor diekspose sebelum terjadi korupsi, bukan setelah terjadi korupsi.

Untuk Papua Bangkit, Papua Mandiri dan Papua Sejahtera, Gubernur Lukas Enembe perlu didukung oleh para pembantu yang jujur dan konsekuen. Jangan sampai ada pejabat yang justru bekerja dengan sengaja untuk mematikan visi-misi Gubernur. Semua titipan, tetapi ada titipan untuk menggolkan visi-misi Gubernur, dan ada juga titipan untuk mematikan program Gubernur. Kita tahu dari apa yang mereka lakukan di lapangan.

Sementara itu Jhon Kwano. Kepala Unit Marketing & Sales KSU Baliem Arabica berkantor di Yogyakarta dan Jakarta mengatakan

Harus dibangun sebuah dinamika komunikasi antara Dinas Perkebunan dan KSU Baliem Arabica. Ada banyak pemain Kopi di Tanah Papua, yang saya tidak perlu sebutkan nama-nama mereka, yang mengaku diri pemain kopi, tetapi sebenarnya tujuan akhir mereka ialah mengacaukan mutu Kopi Papua dan merusak citra Kopi Papua di pasar. Saya sudah hampir 3 tahun ditugaskan memasarkan Kopi Papua di pulau Jawa, dan banyak orang menjadi supplier Kopi Papua, tetapi saya mengajak semua pihak supaya membuka mata, maka ada pemain yang dengan sengaja bekerja untuk mematikan citarasa dan namabaik Kopi Papua di pasar di Indonesia maupun di dunia. Mereka berpura-pura berbicara demi petani, demi rakyat Papua, padahal mereka sendiri NON-PAPUA: Apakah mereka ber-hati Papua, walaupun mereka bukan orang Papua? Apakah kami Orang Asli Papua tidak berhati Papua sehingga mereka harus kita butuh? Kepala Dinas Perkebunan secara husus harus paham, apa artinya Kopi, apa standard yang layak sebagai sebuah Specialty Coffee dan apakah para pemain yang beliau sponsori selama ini, yang kami sudah tahu dari pulau Jawa, mereka benar-benar bertujuan membantu orang Papua dan mengangkat namabaik Kopi Papua?

Selain melakukan demonstrasi secara fisik di kantor Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, akan ada demo di Dinas Perkebunan Kabupaten di mana ada para petani Kopi anggota KSU Baliem Arabica.

Selain itu, sudah ada juga penyebaran Tandatangan di Change.org, (Silahkan Click dan Tandantangani) dan juga akan ada penyebaran Surat Tertulis untuk menggungat kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Papua, yang kami duga kuat sudah terindikasi kasus Korupsi Proyek Pengembangan Kopi di Tanah Papua, khusus untuk wilayah Laa-Pago dan Mee-Pago.

 

Legislator dorong Pemprov Papua kembangkan kopi Arabica

Selasa, 15 Maret 2016 05:00 WIB, Pewarta: Alfian Rumagit

Tanaman kopi di dataran tinggi Mimika, Papua (Foto: Antara News)

Tanaman kopi di dataran tinggi Mimika, Papua (Foto: Antara News)

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perkebunan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM bisa memperhatikan hal itu

Jayapura (Antara Papua) – Legislator yang menjabat Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Fernando AY Tinal mendorong Pemerintah Provinsi Papua beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mengembangkan Kopi Arabica di Bumi Cenderawasih.

“Kami berharap Pemprov Papua lewat SKDP terkait bisa mendampingi dan mendorong pengembangan Kopi Arabica, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Baliem Arabica yang berpusat di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura,” katanya di Kota Jayapura, Papua.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perkebunan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM bisa memperhatikan hal itu.

KSU seperti Baliem Arabica harus kita dorong, apalagi yang punya dan yang bekerja adalah anak-anak Papua sendiri. Ini harus didampingi, mulai dari pemberian bibit, pengolahan, modal hingga pemasaran,” katanya.

KSU Baliem Arabica, kata dia, merupakan satu dari sejumlah bentuk usaha yang coba dikembangkan oleh anak-anak asli Papua yang mencoba pertuntungan dan menekuni dengan baik.

“Berdasarkan pemaparan pengurus KSU Baliem Arabica saat saya mengunjungi tempat mereka di Kampung Harapan pada pekan kemarin, diketahui bahwa mereka telah mengembangkan perkebunan kopi, pengolahan kopi, export biji kopi (green bean),” katanya.

Selain itu biji kopi organik, kopi goring organic dan rainforest certified penentu grade berdasarkan standar nasional Indonesia dengan merek dagang Baliem Blue (BB) Coffee.

“Kopi Arabica merupakan komoditas ekspor yang mestinya menjadi andalan bagi Papua, apalagi terdaftar dalam bursa saham dunia New York Stock Excange (NYSE). Ini merupakan peluang ekonomi bagi Papua untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),”

katanya.

KSU Baliem Arabica, kata dia, lahir dari sebuah perenungan yang lama untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di pedalaman Papua yang didirikan secara resmi pada 2006.

“Pembentukan KSU Baliem Arabica ini adalah untuk mengembangkan, memajukan, mempromosikan dan menjadikan kopi Arabica sebagai produk unggulan tanah Papua, dan secara khusus produk yang mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya kepada anggota koperasi yang bernaung dibawahnya,”

katanya

Tinal menambahkan BB Coffee telah diekspor ke pasar mancanegara sejak 2009 dan mulai November 2013 KSU Baliem Arabica lewat Unit `Global Marketing and Sales` telah membuka kantor distibusi dan penjualan di Yogyakarta dengan membentuk sebuah pasar 0nline, offline dan barter produk spesial di Yogyakarta.

Nah, jadi sudah saatnya perhatian pemerintah Papua harus diberikan kepada KSU Baliem Arabica, karena mereka sudah berusaha dan punya `brand image`,” katanya. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Utusan KSU Baliem Arabica dan Presiden Republik Palau: Thomas Esang Remengesau, Jr.

Jhon Yonathan Kwano

Jhon Yonathan Kwano, Utusan KSU Baliem Arabica

Sebuah peristiwa menarik terjadi hari ini, 13 November 2014, tepatnya di Olympic Park, Sydney, Australia, di mana utusan KSU Baliem Arabica, Kepala Unit Sales dan Marketing KSU Baliem Arabica Jhon Yonathan Kwano bertemu langsung dengan Presiden Republik Palau Thomas Esang Remengesau, Jr. Pertemuan ini terjadi karena apa yang telah dilakukan oleh sang Presiden merupakan satu-satunya langkah di muka Bumi, dari seluruh Presiden di dunia yang berani dan tepat dalam rangka membela hak asasi dari makhluk lain selain manusia. Bertentangan dengan apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang membentuk satu Kementerian Khusus di bidang kemaritiman dan kelautan dengan segala isinya, dalam rangka menguras kekayaan alam yang ada di dalam laut untuk kepentingan ekonomi dan makanan ikan bagi para orang kaya di luar negeri, Preisden Palau menyatakan: Menolak dengan Tegas kegiatan di peraidan Palau yang berorientasi ekspor yang semata-mata mengutamakan kekayaan ekonomi dan uang. Presiden Palau mengumumkan seluruh wilayah Zona Ekonomi Eksklusiv (Exclusive Economic Zone – EEZ) sebagai areal terlindungi. Dengan pelarangan tersebut maka seluruh kegiatan di laut di wilayah EEZ sebagai zona terlarang bagi kegiatan perikanan seperti pemancingan dan kegiatan lainnya yang berorientasi ekonomi.

Presiden Palau tidak menutup mata atas kebutuhan masyarakat setempat dan orang asing yang datang ke negaranya. Ia katakan, “Siapa saja kami persilahkan datang dan makan ikan dan hasil laut yang kami sajikan di sini, di Palau, tetapi kami tidak memproduksi ikan untuk diekspor ke luar negeri. Kami tidak kirim produk laut kami ke luar negeri. Yang mau silahkan datang kemari dan makan di sini!” Masih menurutnya lagi,

Dengan cara ini, ikan kami akan melimpah, karena kami melarang penggunaan metode canggih dan bom atau racun dalam memancing ikan. Kebutuhan ikan di Palau juga ditekan sementara harga ikan kami naikkan sehingga persediaan unutuk konsumen di dalam negeri tersedia menurut kebutuhan, dengan harga yang cukup memadai tinggi sehingga pendapatan para nelayan tetap terpenuhi, dan pada saat yang sama ikan tidak dihabiskan hanya gara-gara untuk mencari uang dengan mengorbankan kepentingan kelestarian laut kita.

Ia memulai pidato singkatnya dengan mengatakan,

“Saya ini seorang pelaut, saya seorang nelayan. Ayah saya seorang nelayan, kakek saya seornag nelayan, anak dan cucu saya juga nelayan. Orang Palau tidak dapat dipisahkan dari laut dan hasil laut. Orang Palau tidak boleh dikorbankan karena hasil laut yang dibutuhkan oleh orang asing di luar sana. Siapa saja yang mau ikan, mari datang dan makan di sini, di Palau”

Mendengar pidato ini, tentu saja utusan KSU Baliem Arabica terbayang tentang masalah yang akan segera menimpa di perairan Indonesia, dengan terbentuknya sebuah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para menteri yang adalah pedangan ikan yang berorientasi ekspor, konon para menteri yang bersangkutan dari pengusaha kecil adalah pengekspor ikan, yang adalah kekayaan alam Indonesia. Indonesia sedang mendayung perahu NKRI ke arah yang jelas-jelas bertentangan dengan kapal “Palau” atau dalam gersi Melayu kita sebut negara “Pulau” ini. Dari pidato kampanye sampai pidato pengambilan sumpah, Joko Widodo sudah berulang-kali mengatakan betapa laut Inodnesia sedang tertidur dan harus dibangunkan. Arti sebenarnya ialah “Laut Indonesia belum diexplorasi dan belum dikeruk untuk kepentingan asing, oleh karena itu saya ditugaskan untuk mengeruknya dalam rangka melayani kepentingan konsumen di luar negeri sana.”

Secara khusus sang Presiden Palau menyempatkan diri berbicara dengan utusan KSU Baliem Arabica selama sekitar lima menit dan menyatakan,

Saya undang Anda, pemerintah Anda datang ke Palau dan lihat apa yang sudah kami lakukan, dan jangan lupa bawa pelajarang dari tempat Anda untuk diajarkan kepada kami juga. Kami terbuka. Tempat anda tidak jauh dari tempat saya, lebih dekat ke Palau daripada ke Jakarta, bukan?”

Sebagai tanggapan Jhon Kwnao menyatakan akan berusaha menyampaikan pesan ini kepada Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia, untuk melihat ke Palau, sisi lain dari potensi laut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan makhluk-makhluk selain manusia, juga, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi manusia.

Dari Kantor Kepresidenan Republik Palau menyatakan akan sangat bersedia datang ke Tanah Papua, khususnya Raja Ampat dan pesisir Utara Papua untuk melihat kemungkinan pelajaran dari Palau diterapkan di Papua dan Papau Barat. Menanggapi itu, Jhon Kwano menyatakan akan melobi dua Gubernur di Tanah Papua untuk berkunjung ke Palau sebagai langkah awal dalam mengambil kebijakan strategis menyangkut perairan dan kelautan sekitar pulau New Guinea bagian barat. Semoga pertemuan ini tidak sia-sia, tetapi berlanjut menjadi sebuah langkah awal menuju Perairan dan Laut Papua yang lestari, bersih dan menawan sebagai bagian tak terpisahkan dari Bumi Surgawi.